MESIR Tangkap 600 Anggota Ikhwanul Muslmin

Seorang pegawai tinggi Ikhwanul Muslim mengatakan pasukan keamanan Mesir telah menangkap lebih dari 600 anggotanya menjelang pemilihan parlimen bulan ini.

Muhamad Mursi mengatakan polis melancarkan tindakan keras terhadap anggota kelompok Ikhwan setelah Ikhwan mengumumkan rencana untuk berperanan dalam pilihanraya.

Dia menambahkan bahawa sekitar 250 anggota Ikhwan masih ditahan.

"Penangkapan masih dilakukan. Seseorang pergi keluar untuk berkempen, ia mendapat pelecehkan dan ditangkap dan kemudian dibebaskan dalam beberapa hari," kata Mursi, yang memimpin kempen pemilihan kelompok Ikhwan.

Ikhwanul Muslimin - gerakan pembangkang terbesar di negara itu - membawa 134 calon untuk pemilihan pada 28 November mendatang.

Gerakan ini mendaftarkan mereka sebagai calon bebas untuk maju dalam pilihanraya setelah parti-parai keagamaan dilarang mengambil bahagian.

Kelompokpembangkang terbesar Mesir saat ini memegang seperlima dari kerusi di parlimen.

Pemerintah menuduh kelompok tersebut berusaha mengambil alih negara dan pemerintah telah melewati serangkaian perubahan konstitusi dalam upaya untuk mengurangi kemampuan Ikhwan untuk berpartisipasi dalam politik.

Organisasi keagamaan-politik ini (Ikhwan) dilarang pada tahun 1954 - 26 tahun setelah berdirinya - namun terus memainkan peranan penting dalam arena politik Mesir.

Dalam reaksi terhadap perkembangan terakhir di negara, tokoh pembangkang terkemuka Mesir dan mantan ketua nuklear PBB Mohamed ElBaradei mengatakan bahawa Kaherah tidak akan mampu mempertahankan aturan 'otoriter' nya.

"Rejim ini menjadi semakin tidak populer, semakin menyadari betapa banyak hal yang dibenci, yang paling otoriter menjadi dibenci," dikutip AFP ElBaradei mengatakan pada 30 Oktober 2010 lalu.

"Hal itu tidak boleh dipertahankan dalam jangka panjang, perubahan akan datang," tambahnya.

Pihak-pihak pembangkang mengatakan mereka ingin reformasi demokrasi di Mesir, di mana Presiden Husni Mubarak telah menguasai selama seperempat abad pemerintahan otoriter.

Sebuah koalisi kelompok hak asasi di Mesir mengatakan tindakan keras pemerintah terhadap calon oposisi akan mencegah pemungutan suara yang adil.(fq/prtv)

sumber