Hamas Tolak Pilihan Raya Sandiwara Fatah

Hamas mengumumkan menolak terhadap keputusan yang disahkan oleh Organisasi Pembebasan Palestin (PLO) untuk mengadakan pemilihan presiden dan legislatif. Hamas mengatakan ini hanya akan "mengkonsolidasi perpecahan" dan bukan untuk kepentingan rakyat Palestin. "Keputusan ini tidak dapat diterima kerana Abu Mazen (Mahmoud Abbas) dan Fayyad tidak memiliki legitimasi dan kompetensi untuk melanjutkan atau menjadi penyelenggara pilihan raya seperti itu," kata juru cakap Hamas Fawzi Barhum kepda AFP. "Kami tidak mengiktiraf pilihan raya dan tidak akan melibatkan diri di dalamnya ... kerana mereka mengkonsolidasikan perpecahan dan tidak untuk kepentingan rakyat Palestin," katanya. Pilihan raya legislatif, presiden atau dewan tempatan"mesti menjadi produk dari rekonsiliasi," tambah Barhoum. Dia menilai, PLO dalam keadaan sekarang tidak mewakili Palestin ... organisasi dengan struktur yang lemah ini tidak boleh digunakan untuk meloloskan langkah seperti itu, keranna sudah dibajak dan dikendalikan oleh Fatah. Jurucakap Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri, menyebut tindakan PLO tersebut sebagai "lelucon politik" yang dirancang untuk menutupi skandal Pihak Berkuasa Palestin baru-baru ini yang dibocorkan oleh televisyen Aljazeera. "Ajakan (pilihan raya) ini bertujuan untuk menutup skandal Abbas berkaitan dengan dokumen yang dipublikasikan Aljazeera dan menciptakan sengketa pilihan raya untuk mengalihkan pandangan rakyat Palestin dari skandal tersebut," kata Abu Zuhri kepada koresponden Infopalestina. Dia mengatakan, "Tidak mungkin menyelenggarakan pemilihan umum tanpa persetujuan Hamas. Jadi kita tidak sedang menghadapi pernyataan yang serius tapi sebuah sandiwara politik untuk menutupi jenayah dan pada saat yang sama membuat Abbas nampak baik-baik saja. Seakan dia lebih baik dari orang lain." Pernyataan para para petinggi Hamas ini menyusul penyataan pegawai Komite Eksekutif PLO, Sabtu (12/2), yang mengumumkan keputusan organisasi ini untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif di wilayah Palestin dalam beberapa bulan mendatang. (asw) sumber